Pemerintah ingin melibatkan swasta dalam perkembangan jaringan gas () melalui skema kerja mirip pemerintah kemudian badan bisnis ().
Hal itu diimplementasikan untuk mempercepat pencapaian target jargas sehingga bisa saja jadi menekan pemakaian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg.
Menteri Energi dan juga juga Sumber Daya Mineral Arifin Tarsrif mengungkapkan rencana itu merupakan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (12/10) kemarin.
Rencana itu akan direalisasikan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan serta Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga serta Pelanggan Kecil.
“Dengan peraturan perpres yang mana ada (Perpres 6/2019), KPBU kan enggak masuk dalam skema. Sekarang, perpres akan direvisi sehingga KPBU mampu jalan, sehingga badan perniagaan mampu jalan,” ujar Arifin dalam area Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/10).
Arifin mengakui penyelenggaraan jargas masih terpencil dalam bawah target. Tahun ini, sambungan jargas baru menjangkau 835 ribu rumah tangga. Padahal, pemerintah menargetkan 4 jt sambungan rumah tangga tahun depan.
Menurut Arifin, hal itu terjadi akibat pendanaannya belaka mengandalkan APBN juga PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Dengan membuka kesempatan bagi badan bidang usaha lain, pemerintah berharap percepatan jangkauan mampu dilakukan.
“Kita harapkan dari PNBP bisa dipakai untuk dibangun jargas. Jadi dengan keroyokan kita harapkan targetnya mampu jadi banyak,” ujarnya.
Mengutip situs Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyelenggaraan LPG 3 kg menunjukkan tren peningkatan yang mana digunakan memicu peningkatan subsidi hingga menembus Rp117 triliun tahun ini.
“Di tahun 2022 kemarin (penggunaan) mencapai 7,8 jt ton, ini yang yang disebut subsidi, juga yang dimaksud yang nonsubsidi itu turun terus, jadi yang tersebut tahun kemarin sekitar 580 ribu. Nah, subsidi ini diperkirakan dalam tahun ini subsidinya bisa saja semata mencapai Rp117 triliun,” ungkap Airlangga usai menghadiri ratas pada dalam Istana Negara kemarin.
Sementara, dari realisasi 835 ribu sambungan jargas, sebanyak 594 ribu pendanaannya berasal dari pemerintah serta 241 ribu dari PGN. Melihat hal itu, peran swasta diperlukan.
“Ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa saja sekadar dinaikkan dalam tempat tahun 2024 ke bilangan 2,5 jt jaringan,” ujarnya.