Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi () Didid Noordiatmoko berharap bursa berjangka crude palm oil () sanggup meningkatkan pendapatan negara dari . Hal itu seiring perdagangan yang kian transparan.
“Kami yakin penerimaan pajak jika ini berjalan dengan fair akan meningkat, baik dari sisi PPN (pajak pertambahan nilai) maupun dari sisi PPh (pajak penghasilan),” katanya dalam peluncuran bursa CPO dalam Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).
Ia mengatakan dengan Bursa CPO, Indonesia akan miliki biaya jual acuan (price reference)sendiri, tidaklah lagi bergantung pada bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam.
Bursa perdagangan CPO mulai efektif pada 23 Oktober mendatang pada mana akan ada banyak penjual lalu pembeli. Hal itu akan membentuk penentuan nilai tukar pada pasar melalui interaksi pembeli juga penjual. Setelah itu, nilai patokan akan terbentuk.
“Kalau tiap hari bikin price discovery kemudian itu kredibel, baru kami akan ‘jualan’ bahwa bursa Indonesia harganya sudah kredibel. Tolong instansi lainnya jadikan ini referensi,” katanya.
“Referensi bagi pengambilan keputusan, untuk pajak, pada tempat sisi hulu nanti untuk menentukan nilai TBS (tandan buah segar). Jadi nanti baik petani, produsen CPO, juga sebagainya sudah jelas acuan harganya di tempat tempat situ,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia merupakan negara dengan produksi CPO terbanyak dalam tempat dunia. Namun sayangnya selama ini masih menggunakan nilai tukar jual acuan negara lain.
“Produksi kita nomor satu pada dunia hampir 47 jt ton CPO, ekspor hampir US$30 miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia lalu juga Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidaklah merasa terusik, tiada merasa malu,” katanya.